Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor 

Direktur-Penyuluhan-Pelayanan-Hubungan-Masyarakat-Neilmaldrin-Noor.jpeg

Pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp8,2 triliun dalam kurun waktu awal tahun hingga 31 Agustus 2022. 

DJP Dulang Penerimaan PPN PMSE Capai Rp8,2 Triliun hingga Akhir Agustus 2022

balinesia

Pemerintah memberikan apresiasi untuk majelis hakim Mahkamah Konstitusi MK yang menolak perkara uji materiIl Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Uji Materiil UU HPP Ditolak MK, Pemerintah Sampaikan Apresiasi

Direktur-Penyuluhan- Pelayanan- Hubungan- Masyarakat- Neilmaldrin Noor.jpeg

Jumlah penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE yang telah ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pemungut PPN sampai dengan bulan Juni 2022 tercatat ada 119 pelaku usaha sebagai upaya memaksimalkan penerimaan pajak.

DJP Tunjuk 119 Pelaku Usaha PMSE, Maksimalkan Penerimaan PPN

Peringati Hakordia 2021, Ini Strategi DJP Lakukan Pemberantasan Korupsi Pajak.jpg

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam LayananDirektorat Jenderal Pajak (DJP)

DJP dan Ditjen Dukcapil Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 

Pemerintah menetapkan untuk melakukan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang  terdampak pandemi Covid-19 sampai dengan akhir semester satu tahun 2022 ini.

Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak hingga Akhir Semester Tahun 2022

Empat dokumen dibebaskan dari pengenaan bea meterai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun  2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai untuk  melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Pemerintah Bebaskan Pengenaan Bea Meterai Empat Dokumen Ini 

 Untuk membantu likuiditas keuangan wajib pajak atau WP, pemerintah menyesuaikan jumlah batas lebih bayar restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai  wajib pajak persyaratan tertentu menjadi Rp5 miliar.

DJP Bantu Likuiditas Keuangan WP, Tetapkan Batas Pengembalian Pendahuluan Restitusi PPN Rp5 Miliar

 Pemberian fasilitas insentif pajak  terhadap barang yang diperlukan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) bagi tenaga kesehatan yang diberikan pemerintahn dipepanjang hingga akhir bulan Juni 2022.