Uji Materiil UU HPP Ditolak MK, Pemerintah Sampaikan Apresiasi

Jakarta, Balinesia.id – Pemerintah memberikan apresiasi untuk majelis hakim Mahkamah Konstitusi MK yang menolak perkara uji materiIl Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Putusan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK, Jakarta.

Perkara terdaftar dengan nomor 19/PUU- XX/2022 oleh pemohon seorang wiraswasta bernama Priyanto itu oleh Mahkamah diputus tidak dapat diterima dan ditolak untuk selain dan selebihnya.

• Memuliakan Air, Cara Masyarakat Adat Dalem Tamblingan Jalankan Amanat Leluhur
• BPJS Kesehatan: Penerimaan Iuran hingga akhir 2021 Capai Rp143,3 Triliun
• Marketing Jadi Penunjang Keberhasilan Desa Wisata dalam Mendongkrak Kunjungan Wisatawan

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor menyampaikan pemerintah memberikan apresiasi untuk majelis hakim MK yang sudah memutus perkara ini dengan benar, adil, dan bijaksana.

“Pemerintah sependapat dengan putusan tersebut," tegas Neilmaldrin Noor.

Putusan tersebut sangat benar dan adil karena UU HPP diwujudkan berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila untuk mewujudkan masyarakat Indonesia adil, makmur, dan sejahtera.

• Jumlah Seller UMKM Bali Pengguna GoSend di Tokopedia Melonjak 65 Persen
• Jokowi: Penuhi Kebutuhan Gizi Masyarakat, dengan Kemandirian Pangan
• DJP Tunjuk 119 Pelaku Usaha PMSE, Maksimalkan Penerimaan PPN

"Tidak mungkin bertentangan apalagi menghilangkan hak-hak yang dijamin UUD 1945,” tandasnya.

Dalam putusan itu, pertimbangan majelis menolak permohonan uji materiil UU HPP menurut hakim pemohon tidak menyampaikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian.

Selanjutnya, pemohon tidak mampu menguraikan kerugian konstitusional yang dialami atas berlakunya pasal-pasal pada klaster UU HPP yang diperkarakan, meliputi klaster PPN, PPh, Program Pengungkapan Sukarela, Pajak Karbon, dan Cukai.

Hakim juga tidak memahami alasan permohonan pemohon jika dikaitkan dengan petitum, sehingga permohonan pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

Terkait tidak dilibatkannya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai pelaksanaan UU HPP yang juga diujikan oleh Priyanto, hakim menilai hal tersebut bukan kewenangan DPD sesuai Pasal 22 UUD 1945.

Namun, Mahkamah menegaskan DPD tetap dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU HPP dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai kewenangannya.

Hingga dibacakan putusan ini, MK tidak meminta keterangan pemerintah dan DPR atas perkara ini karena merasa telah cukup jelas untuk memutus perkara. Nomor SP- 39/2022.***