Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor 

Direktur-Penyuluhan-Pelayanan-Hubungan-Masyarakat-Neilmaldrin-Noor.jpeg

Pemerintah memberikan apresiasi untuk majelis hakim Mahkamah Konstitusi MK yang menolak perkara uji materiIl Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Uji Materiil UU HPP Ditolak MK, Pemerintah Sampaikan Apresiasi

balinesia

Presiden dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 November 2021.

jkw-1.jpg

Presiden Joko Widodo menegaskan seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku.

Presiden Jokowi Tegaskan Seluruh Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja Masih Berlaku

cori (1).jpg

Rujukan bersama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Untuk menjalankan UUD 1945 dibentuklah susunan organisasi ketatanegaraan yang terdiri dari unsur legislatif, eksekutif dan yudikatif. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Soal UU Cipta Kerja Membingungkan

Putusan Mahkamah Konstitusi soal UU Cipta Kerja Membingungkan

Sidang gugatan atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (12/10/201) menghadirkan dua ahli dari pihak pemohon untuk menjelaskan praktik pengaturan ganja medis di kawasan Asia, terutama Korea Selatan (Korsel) dan Thailand.

Sidang MK 12-10-2021.png

Ahli Ingatkan Pemanfaatan Ganja untuk Pengobatan Terkontrol dan Terawasi PemerintahJakarta, Balinesia.id - Untuk kepentingan medis atau pengobatan pemanfaatan b

Ahli Ingatkan Pemanfaatan Ganja untuk Pengobatan Terkontrol dan Terawasi Pemerintah

Sesat Pikir Hakim MK atas Kebijakan Privatisasi BUMN*Oleh: Defiyan CoriSebagaimana diketahui publik, FSPPB telah melakukan uji materi atas pasal yang termaktub 

Sesat Pikir Hakim MK atas Kebijakan Privatisasi BUMN

Pasal 33 UUD 1945 Tidak Mengenal Pemisahan Kekayaan NegaraOleh: Defiyan CoriSalah satu bentuk pengaturan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negar