JUSTINA.png

WhatsApp Image 2022-07-28 at 5.00.36 PM (1).jpeg

Instagram Perusahaan Kripto Asing Diblokir Kominfo dan Bappebti, Kenapa?

Baru-baru ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengambil langkah tegas dengan memblokir akun Instagram milik beberapa perusahaan kripto asing yang tidak memiliki izin di Indonesia. 

balinesia

Menguak Alasan Instagram Perusahaan Kripto Asing Diblokir Kominfo dan Bappebti

<p>Ilustrasi Mata Uang Kripto / Pixabay.com</p>


Mata uang kripto

 Indonesia menjadi negara yang memimpin adopsi aset kripto di dunia sebagainana hasil hasil survei bursa uang kripto Gemini yang berbasis di New York, Amerika Serikat.

Hasil Survei, Indonesia Negara Pengadopsi Kripto Tertinggi di Dunia

Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid menyatakan penolakan pembentukan bursa kripto. Ia pun menyebut bahwa mata uang digital dapat membuat anak muda menjadi malas bekerja.

Tolak Bursa Kripto, Nusron Wahid: Mata Uang Digital Membuat Anak Muda Malas Bekerja 

cryptocurrency

 Berdasar data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) diketahui volume transaksi mata uang kripto mencapai Rp83,8 triliun per Februari 2022.

Bappebti: Volume Transaksi Kripto di Indonesia Tembus Rp83,8 Triliun per Februari 

Akademisi dan praktisi bisnis Prof. Rhenald Kasali memperingatkan salah satu strategi dalam penipuan di investasi kripto adalah pump and dump yakni strategi menaikkan harga suatu aset kripto tertentu dengan menumbuhkan sentimen yang tidak berdasar.

Rhenald Kasali Ingatkan Bahaya 'Pump and dump' Investasi Kripto yang Digandrungi Milenial

Kemendag menertibkan PT DNA Pro Akademi yang menjual robot trading tanpa izin. / Dok: Kemendag

Penertiban robot trading ilegal

Masyarakat yang ingin berinvestasi di perdagangan berjangka komiditi dingatkan dSampai saat ini Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti tidak pernah menerbitkan izin usaha kepada perusahaan robot trading manapun alias ilegal.

Bappebti Tegaskan Robot Trading di Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal

ojk-1200x900

Peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda menilai janggal soal kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melarang lembaga keuangan untuk memfasilitasi perdagangan kripto .

Bappebti