Rokok

Wacana Larangan Total Iklan Rokok Berdampak pada Industri Kreatif Nasional

Rencana revisi Peraturan Pemerintah No. 109/2012 yang mengatur perihal rokok akan memuat ketentuan untuk melarang total iklan rokok yang dapat membuat pendapatan iklan bakal menyusut.


balinesia

Ancam Keberlangsungsan Usaha, Pengusaha Iklan dan Perkumpulan Pedagang Kaki Lima Kompak Tolak Revisi PP 109/2012

Jakarta – Penolakan wacana revisi PP 109/2012 tidak hanya dilakukan oleh pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT), tapi juga oleh pengusaha iklan dan perkumpulan pedagang kaki lima. Rencana revisi PP 109/2012 ini disinyalir akan mengancam pendapatan pengusaha iklan dan pedagang kaki lima.


Ancam Keberlangsungan Usaha, Pengusaha Iklan dan Perkumpulan Pedagang Kaki Lima Kompak Tolak Revisi PP 109/2012

Pekerja melinting tembakau di gerai Kamarasa yang menjual tembakau dengan berbagai varian di kawasan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu, 5 Januari 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Tembakau Linting .jpg

Rencana Revisi PP 109/2012 Dinilai Akan Berimbas Jutaan Masyarakat di IHT Terancam Kehilangan Pekerjaan

Industri hasil tembakau (IHT) selama ini menjadi salah satu industri yang diatur paling ketat, tidak hanya di tingkat nasional dengan keberadaan Peraturan Pemerintah No. 109/2012 (PP 109/2012) namun juga di tingkat daerah melalui 400 regulasi di tingkat daerah. Rencana revisi PP 109/102 dinilai dapat menekan keberadaan industri tembakau.


Pengusaha Prediksi Revisi PP 109/2012 Akan Sebabkan Banyak Pabrik Rokok Gulung Tikar

Jakarta, Balinesia.id – Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) meminta agar pemerintah membatalkan rencana revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Pasalnya, revisi PP 109/2012 dinilai akan mematikan pabrik rokok, terutama yang masih berskala kecil.

Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI)  Prediksi Revisi PP 109/2012 Akan Sebabkan Banyak Pabrik Rokok Gulung Tikar

Tolak-PP-109_2021-Ancam-Industri-Tembakau (1).jpg

JAKARTA – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendorong kementerian/lembaga melibatkan publik dalam setiap penyusunan peraturan. Kemenkumham m

Kemenkumham Minta Pemerintah Buat Peraturan Transparan dan Partisipatif

Ilustrasi-Perkebunan-Tembakau.jpg

JAKARTA – Rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehat