tiga organisasi pers Indonesia yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) melalui Kuasa Hukum yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung kepada kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pengujian Undang-undang Pers Perkara Nomor: 38/PUU-XIX/2021.

LBH-pers-amsi-aji-ijti.jpeg

Kewenangan Dewan Pers sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 sebenarnya hanya memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk memfasilitasi organisasi–organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers.

LBH Pers

Kewenangan sebagai Fasilitator, Dewan Pers Tidak Ada Ruang dan Kesempatan Memonopoli