Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti.

Direktur-Penyuluhan-Pelayanan-dan-Hubungan-Masyarakat- Direktorat-Jenderal-Pajak-Dwi-Astuti.jpg

Kementerian Keuangan menerbitan regulasi bagi pemberi kerja yang dapat menghitung pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 lebih mudah.

DJP Berikan Kemudahan dalam Perhitungan PPh 21, Berikut Rinciannya 

balinesia

Pengaturan kembali oleh pemerintah saat mulainya Implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP orang pribadi penduduk dan NPWP 16 digit bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah ditetapkan dari semula 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024. 


ilustrasi-ktp-pnwp.jpeg

Penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP dengan format 15 digit (NPWP lama) diperpanjang pemerintah sampai batas waktu tanggal 30 Juni 2024.

Penggunaan NPWP Format 15 Digit Diperpanjang hingga 30 Juni 2024

Compress_20230510_222600_0293.jpg

Tujuan diberikannya masa berlaku tarif PPh final 0,5% tersebut adalah agar WP UMKM naik  kelas dan berkembang menjadi WP yang lebih besar.

DJP Tegaskan Masa Berlaku Tarif PPh final 0,5 Persen agar WP UMKM Naik Kelas 

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Bali Ida Ernawati menyampaikan, penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT Tahunan PPh Badan) adalah paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. 

Ida-Ernawati.jpeg

Sampai batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan, 30 April 2023 pukul 24.00 WIB, Wajib Pajak Badan yang telah menunaikan kewajiban lapor SPT-nya adalah sebanyak 939.948 Wajib Pajak Badan.

Dwi Astuti

DJP Berikan Kemudahan dalam Perhitungan PPh 21, Berikut Rinciannya

Penggunaan NPWP Format 15 Digit Diperpanjang hingga 30 Juni 2024

DJP Tegaskan Masa Berlaku Tarif PPh final 0,5 Persen agar WP UMKM Naik Kelas

DJP Ungkap 939.948 Wajib Pajak Badan Laporkan SPT Tahunan