pertamina.jpg

Pemerintah melalui kewenangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) perlu memanfaatkan momentum inspeksi mendadak (sidak) Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono, yang memeriksa dua (2) orang petugas SPBU Tanjung Gadang, Sijunjung.

Kinerja BPH Migas Dinanti Publik Bukan Hanya Kepolisian!

balinesia

cori (1).jpg

Berdasarkan data dan informasi yang disampaikan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) BPH Migas per tanggal 20 Juni 2022, bahwa besaran realisasi kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, yaitu jenis BBM Solar dan Pertalite telah mencapai 50 persen lebih.

Kelangkaan BBM Bersubsidi Akan Terjadi Jika Tidak Segera Diatasi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif didampingi oleh Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, Sekjen Kementerian ESDM Ego Syahrial, Direktur Jenderal Minyak Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji beserta Kepala Badan Pengatur Hulu Migas (BPH Migas) Erika Retnowati, pada Hari Sabtu tanggal 9 April 2022 melakukan inspeksi medadak (ke empat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan

Pejabat Sidak Ke SPBU, Apakah Program Digitalisasi Tidak Berfungsi?

Telah sebulan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar terjadi kelangkaan dibeberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akhirnya menerbitkan surat relaksasi distribusi solar bersubsidi pada tanggal 19 Oktober 2021 untuk mengatasi kekurangan kuota pasca-penurunan level PPKM untuk tujuan meningkatkan aktifitas perekonomian masyarakat dan industri.

BPH Migas

Kinerja BPH Migas Dinanti Publik Bukan Hanya Kepolisian!

Kelangkaan BBM Bersubsidi Akan Terjadi Jika Tidak Segera Diatasi

Pejabat Sidak Ke SPBU, Apakah Program Digitalisasi Tidak Berfungsi?

Harga BBM Diantara Kinerja BUMN dan Stabilitas Pemerintahan