UNOC 2022, Indonesia Sodorkan Ekonomi Biru Wujudkan Laut Sehat Demi Ketahanan Pangan

Lisbon, Balinesia.id - Indonesia mmenawarkan program ekonomi biru dalam mewujudkan laut sehat guna mendorong produk perikanan sebagai solusi ketahanan pangan dunia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengeskan hal itu saat mengisi acara Blue Food Coalition yang menjadi rangkaian kegiatan United Nation Oceans Conference (UNOC) 2022 yang berlangsung di Lisbon, Portugal, Senin (27/6/2022) siang waktu setempat.  

Ia menyebutkan, program tersebut di antaranya rencana penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan perluasan kawasan konservasi perairan.

• Dukung Pemulihan Ekonomi, Bank Indonesia Inisiasi Banjar Digital di Bali
• 1.678 WP di Bali Manfaatkan Program Pengungkapan Sukarela
• Tingkatkan Kompetensi Nelayan, Indonesia Siapkan Konsep Perikanan Tangkap dan Budidaya

Acara Blue Food Coalition membahas tentang ketahanan pangan melalui produk akuatik.

Ditegaskan Sakti Wahyu Trenggono Indonesia berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut melalui kebijakan baru kami yakni kebijakan perikanan ikan terukur berbasis kuota untuk menanggulangi penangkapan ikan yang berlebihan dan untuk melestarikan populasi ikan.

Sebagai negara maritim, perairan Indonesia adalah rumah bagi ekosistem laut dan keanekaragaman hayati laut yang paling produktif. Indonesia juga termasuk produsen dari hasil perikanan tangkap dan budidaya terbesar di dunia.

• Smartfren Unlimited Media Award 2022, Ajak Jurnalis Berkontribusi Tingkatkan Layanan Telekomunikasi
• Pelanggan UV Gift Card Bisa Langsung Berbelanja di Alfamart
• Pasar Saham Terus Terkoreksi, Perencanaan Keuangan secara Matang Perlu Diterapkan

Penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota nantinya menggantikan sistem perikanan yang selama ini hanya dilakukan melalui proses administrasi perizinan.

kata dia, kebijakan ini sebagai solusi atas kegiatan penangkapan ikan yang tidak terkendali dan berlebihan yang berimbas pada kerusakan ekosistem dan menurunnya populasi perikanan.

Kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota juga untuk menjawab persoalan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing yang masih terjadi di wilayah perairan yuridiksi Indonesia.

Ini juga sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia melawan praktik IUU fishing sebagaimana yang disampaikan pada UNOC tahun 2017 di New York.

Langkah ini akan mengatasi praktik penangkapan ikan yang berlebihan dan mengubahnya menjadi praktik penangkapan ikan yang sah secara hukum, dilaporkan dan diatur, melestarikan populasi ikan dan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ini akan berbasis satelit.

Tidak hanya kebijakan penangkapan terukur, pihaknya juga akan terus memperluas kawasan konservasi perairan di Indonesia. Kawasan mangrove, padang lamun, hingga terumbu karang merupakan habitat bagi biota-biota laut untuk terus tumbuh dan berkembang biak.

"Populasi perikanan yang melimpah akan berkontribusi besar dalam menjawab kebutuhan pangan dunia," imbuh Sakti Wahyu Trenggono. ***