Sektor Pertanian Pengaruhi Struktur Perekonomian Provinsi Sumbar, Didukung Anggaran 10 Persen APBD

Padang, Balinesia.id  - Mengacu pada data kontribusi PDRB struktur perekonomian di Provinsi Sumatra Barat cenderung dipengaruhi oleh sektor pertanian dalam menghasilkan capaian laju pertumbuhan ekonomi.

Apabila kontribusi sektor ini menurun, maka berpengaruh secara signifikan kepada pembentukan PDRB dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, perlu adanya upaya restrukturisasi ekonomi secara perlahan-lahan yaitu dengan meningkatkan nilai tambah produksi pertanian yang semula bertumpu kepada bahan mentah dari Sumber Daya Alam yang tersedia kepada industri pengolahan pertanian komplek (agriculture complex industry).

Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengeluarkan data dan informasi pertumbuhan ekonomi secara nasional yang dicapai oleh pemerintah pada Tahun Anggaran (TA) 2021 pada Hari Senin, tanggal 7 Februari, yaitu sebesar 3,69 persen. Sasaran ini meleset dari yang telah direncanakan hendak dicapai sebelumnya oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan, yang optimis dapat tercapai sebesar 3,7, namun faktanya pencapaian TA 2021 merupakan sasaran yang meleset kesekian kalinya.

Bahkan, pada Triwulan III/2021 capaian pertumbuhan ekonomi kembali merosot ke angka 3,51 persen dan melihat kecenderungan capaian pertumbuhan ekonomi triwulanan, maka secara tahunan kami melalui tulisan dimedia ini telah memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahunan hanya akan mencapai 3,2 persen. Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi 2021 di kisaran 3,7 persen–4,5 persen, proyeksi ini juga telah mengalami revisi, dari sebelumnya menetapkan perkiraan sasaran tertinggi 4,3 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan provinsi dicapai oleh Maluku dan Papua, yaitu sebesar 10,09 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah yang berarti berada dibawah capaian pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu Bali dan Nusa Tenggara sebesar 0,07 persen. BPS juga menyampaikan bahwa struktur perekonomian Indonesia pada Tahun 2021 masih didominasi oleh Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto-nya (PDB)sebesar 57,89 persen.

Walaupun begitu, capaian pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa hanya sebesar 3,66 persen pada Tahun 2021 atau dibawah capaian nasional dengan selisih 0,03 persen. Selanjutnya, Pulau Sumatera mencatatkan kontribusi terhadap PDB sebesar 21,7 persen, dengan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 3,18 persen. Sementara itu, Pulau Kalimantan dan Sulawesi masing-masing memberikan kontribusi terhadap PDB secara nasional sebesar 8,25 persen dan 6,89 persen dengan capaian pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 3,18 persen dan 5,67 persen.

Lalu bagaimana halnya dengan posisi capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang sebesar 3,29 persen, meskipun hasil ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada Tahun 2020 sebesar -1,62 atau terkontraksi. Secara kewilayahan, kinerja pertumbuhan ekonomi yang minus tersebut menempatkan Provinsi Sumbar berada pada urutan keenam  diantara Provinsi di Pulau Sumatera. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi yang kontraksi pada Tahun 2020 itu lebih baik dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang terkontraksi sebesar -2,07 persen.

Pada Tahun 2021, capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi se-Sumatera secara rata-rata berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu sebesar 3,18 persen. Kinerja pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu 5,05 persen, yang kedua Provinsi Jambi sebesar 3,66 persen, berada diurutan ketiga yaitu Provinsi Sumatera Selatan sebesar 3,58 persen dan yang terendah adalah Provinsi Sumatera Utara sebesar 2,61 persen. Sementara, Provinsi Sumatera Barat masih bertengger diurutan keenam dalam capaian pertumbuhan ekonomi di bawah Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 3,4 persen.

Artinya, semua Provinsi di Pulau Sumatera mengalami perbaikan dalam capaian kinerja pertumbuhan ekonomi tahunan secara merata, namun perbaikan yang dicapai oleh Provinsi Sumatera Barat tidak menggeser posisinya diurutan keenam. Selisih pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumbar yang sebesar 4,91 persen dibandingkan yang dicapai pada Tahun 2020 yang minus 1,62 lebih tidak mampu melampaui pergerakan yang dicapai oleh Provinsi lima besar diatasnya. Kemungkinan besar hal ini terjadi karena amanah kepemimpinan Gubernur Sumatera Barat baru diserahterimakan dari pejabat lama kepada yang baru pada Tahun 2021, dan relatif meneruskan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Prioritas Integrasi Sektoral

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang dicapai pada Tahun 2020 juga tercatat menurun atau berkurang hingga 6,67 persen apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2019 yang sebesar 5,05 persen. Kondisi penurunan ini terlihat pada struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumbar menurut lapangan usaha pada Tahun 2020 yang masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 22,38 persen. Meskipun sektor pertanian mendominasi kontribusi PDRB, namun kontribusi sektor tersebut dalam menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi di  Provinsi Sumbar relatif menurun dari tahun ke tahun, dan capaian pada Tahun 2020 hanya sebesar 1,19 persen.

Selain itu, beberapa sektor PDRB yang selama ini memberikan kontribusi cukup signifikan juga mengalami kontraksi yang dalam pada Tahun 2020, seperti sektor transportasi dan pergudangan yang minus 16,10 persen, sektor penyediaan akomodasi berkontribusi minus 15,95 persen, sektor perdagangan 1,14 persen, dan beberapa sektor lainnya sebagai akibat adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh Indonesia. Sektor yang tumbuh secara positif dimasa pandemi Covid-19 yaitu sektor informasi dan komunikasi yang berkontribusi pada PDRB sebesar 9,76 persen.

Terdapat pergeseran kinerja perekonomian berdasarkan struktur lapangan usaha padaTahun 2021, yaitu sektor pertanian tumbuh 2,72 persen yang didorong oleh meningkatnya hasil produksi tanaman pangan terutama padi dan jagung serta produksi peternakan dan perikanan. Sektor perdagangan tumbuh 7,91 persen didorong oleh peningkatan pembelian kendaraan bermotor. Sementara, sektor konstruksi tumbuh 4,05 persen,  sektor transportasi tumbuh sebesar 3,70 persen, dan industri pengolahan di Sumbar tumbuh 3,84 persen dan secara umum aktivitas industri mulai membaik karena permintaan sudah mulai normal dan tidak ada pembatasan aktivitas perekonomian.

Mengacu pada data kontribusi PDRB tersebut, maka struktur perekonomian di Provinsi Sumbar cenderung dipengaruhi oleh sektor pertanian dalam menghasilkan capaian laju pertumbuhan ekonomi. Apabila kontribusi sektor ini menurun, maka berpengaruh secara signifikan kepada pembentukan PDRB dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, perlu adanya upaya restrukturisasi ekonomi secara perlahan-lahan yaitu dengan meningkatkan nilai tambah produksi pertanian yang semula bertumpu kepada bahan mentah dari Sumber Daya Alam yang tersedia kepada industri pengolahan pertanian komplek (agriculture complex industry).

Komitmen untuk meningkatkan hasil-hasil sektor pertanian komplek ini harus menjadi prioritas Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dan itu tercermin dari alokasi anggaran yang disediakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai tindaklanjut dari Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan bagian dari visi-misi dan prioritas Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.

Prioritas industrialisasi sektor pertanian komplek ini juga merupakan tantangan Indonesia tidak saja dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi Covid-19, namun juga Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi, dengan secara perlahan-lahan lepas dari ketergantungan sumber daya alam atau bahan mentah yang selama ini telah menjadi penopang utama struktur perekonomian dalam mencapai pertumbuhan ekonomi.

Transformasi industri sektor pertanian komplek ini penting diwujudkan agar Indonesia dan Provinsi Sumbar khususnya menjadi negara yang memiliki daya saing manufaktur tinggi, dan berorientasi pada pengembangan sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa modern. Dengan terbentuknya nilai tambah produk-produk industri sektor pertanian, maka akan meningkatkan kesejahteraan para petani, pekebun, peternak dan nelayan yang merupakan mayoritas profesi rakyat Indonesia. Tentu saja integrasi sektoral juga harus menjadi perhatian penuh (concern) pemerintah daerah dari hulu ke hilirnya untuk memastikan bahwa akan terjadi perubahan struktural melalui kebijakan ini.

Pengembangan kelembagaan Koperasi adalah jalan yang tepat untuk mengintegrasikan sektor pertanian dari hulu sebagai pemasok bahan mentah pertanian yang kemudian diolah untuk membentuk nilai tambah (added tambah).  Integrasi di sektor hilir juga harus dilakukan melalui sektor perdagangan yang didominasi oleh Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) yang difokuskan pada upaya meningkatkan akses dan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan (finansial literacy) dan non keuangan melalui program pendampingan yang dilakukan oleh konsultan atau fasilitator.

Tantangan utama Gubernur Sumbar dalam merealisasikan visi-misi dan lima (5) sektor prioritas, yaitu Pertanian, Peternakan, Pariwisata, Koperasi dan UMKM serta Perikanan dan Kelautan yang telah disampaikan dalam kampanye pemilihan Gubernur lalu, tidak saja berasal dari faktor eksternal, namun juga berada diinternal pemerintahan atau birokrasinya. Dalam 5 tahun ke depan (efektif 4 tahun) fokus kepada sektor pertanian telah ditegaskan oleh Gubernur Mahyeldi dengan mengalokasikan anggaran 10 persen dari APBD. Gubernur Sumbar harus memastikan bahwa dalam menindaklanjuti prioritas lima (5) sektor tersebut harus mendapat dukungan penuh dari dalam pemerintahan atau birokrasinya jika tidak ingin kinerjanya stagnan.

Last but not least, dukungan dari birokrasi yang handal efektif dan efisien juga merupakan faktor kunci keberhasilan kepemimpinan Gubernur Sumbar dalam memperbaiki kinerja perekonomian, khususnya merubah posisi peringkat enam pertumbuhan ekonomi se-Pulau Sumatera. Oleh karena itu, dibutuhkan birokrasi yang bukan bekerja biasa-biasa memenuhi rutinitas saja, tapi para birokrat luar biasa yang mampu bekerja di luar buku teks atau di luar kotak (out of the book thinking/out of the box).

* Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, mantan Tim Perumus PPK/PNPM, Bappenas-Ditjen PMD- Kemendagri