Rembuk Iklim Pesisir 2023: Nelayan dan Masyarakat Pesisir Desak Perlindungan Optimal Negara dari Dampak Krisis Iklim

JAKARTA - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menggelar Dialog Media untuk mempresentasikan hasil Rembuk Iklim Pesisir 2023 sebagai bagian peringatan Hari Nusantara 2023. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan dan  penanggap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Budiyuwono (Ketua Tim Kerja Program, Setditjen PDS KKP RI) dan Siti Maemunah (Dewan Pakar DPP KNTI), serta melibatkan ratusan peserta dari 31 daerah.

Dalam pemaparannya, Dani Setiawan menyampaikan bahwa KNTI telah melaksanakan Rembuk Iklim Pesisir 2023 yang dilaksanakan pada 30 November hingga 10 Desember 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di 31 Kabupaten/Kota basis KNTI dan dihadiri oleh lebih dari 3500 peserta. “Kegiatan ini merupakan momentum konsolidasi nelayan dan masyarakat pesisir mempertegas hak asasi nelayan dan mendesak perlindungan optimal dari negara dari ancaman krisis iklim yang semakin nyata,” tegas Dani.

Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya membangun kesadaran nelayan akan pentingnya pemenuhan hak dasar masyarakat pesisir. Kondisi masyarakat nelayan tradisional selama ini berada dalam kondisi marjinalisasi akibat minimnya perlindungan negara. 

• Waduh! Profesor Stanford Sebut Pekerja Remote Paling Rawan Digantikan AI
• 5 Cara Efektif Menangani Bos Toksik
• 5 Ciri-ciri yang Menandakan Bos Anda Toksik

Masalah-masalah yang dihadapi seperti kesulitan akses BBM subsidi, perizinan yang rumit, dan perlindungan wilayah tangkap. Keragaman geografis memberikan gambaran adanya ketidakadilan dalam perlindungan sosial, akses ekonomi, bantuan sosial, pendidikan, dan pengetahuan yang dialami oleh mayoritas masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional. 

Krisis sosial-ekonomi yang terjadi dialami oleh nelayan semakin buruk akibat krisis iklim yang berpengaruh pada berkurangnya pendapatan nelayan kecil. “Dampak nyata dari perubahan iklim telah dirasakan sangat nyata oleh nelayan tradisional dan masyarakat pesisir di berbagai wilayah Indonesia, termasuk ketidakpastian cuaca dan musim, serta berbagai fenomena seperti gelombang tinggi, angin kencang, curah hujan tinggi, kenaikan air laut, abrasi, banjir, dan longsor,” tegas Dani. Dia juga menambahkan terjadi penurunan aktivitas melaut dan berkurangnya hasil tangkapan ikan menjadi masalah krusial yang dihadapi oleh komunitas nelayan tradisional.

Rembuk Iklim Pesisir 2023 juga membahas Ide-ide kolektif yang disuarakan oleh nelayan dan masyarakat pesisir untuk mengurangi dampak perubahan iklim meliputi tiga hal utama. Pertama, perlunya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memahami perubahan iklim dan upaya adaptasi dan mitigasi yang dapat mereka lakukan. 

Kedua, melakukan diversifikasi profesi dengan cara mendorong penambahan sumber penghasilan di luar sektor perikanan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor yang rentan terhadap perubahan iklim. Ketiga, rehabilitasi ekosistem melalui penanaman mangrove dan pemulihan ekosistem pantai untuk mengurangi dampak abrasi dan banjir. 

Termasuk peningkatan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dalam sektor perikanan, pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan ilegal dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Melalui pelaksanaan Rembuk Iklim Pesisir di 31 daerah, KNTI menegaskan komitmennya dalam mencari solusi konkret bagi perlindungan nelayan kecil, masyarakat pesisir, dan pulau-pulau dari ancaman perubahan iklim. Termasuk mendorong kerja sama lintas sektor dan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat pesisir, dan sektor swasta dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.