Realisasi Belanja Pusat dan Daerah terhadap Produk UMKM Masih Rendah

Jakarta, Balinesia.id - Realisasi belanja pemerintah baik pusat dan daerah untuk produk UMKM rata-rata masih di bawah 50 persen.

Karenanya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono menekankan pentingnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terus meningkatkan kualitas dan kapasitasnya.

Dengan begitu, pelaku UMKM dapat memanfaatkan peluang yang sudah dibuka lebar oleh pemerintah.

Komitmen pemerintah sudah ditunjukkan untuk membelanjakan setidaknya empat puluh persen belanja barang dan jasanya bagi produk2 UMKM.

"Tapi niat baik itu harus didukung oleh kesiapaan dari sisi pelaku UMKM," tandas Edy Priyono di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (12/10/2022).

Disebutkan, salah satu kendala bagi penyerapan produk UMKM adalah rendahnya jumlah produk UMKM yang masuk ke dalam e-Katalog pemerintah.

Dari data, per 11 Oktober 2022, jumlah produk yang masuk e-Katalog sudah mencapai 1.620.821. Namun  jumlah penyedia (pelaku usaha) masih sangat sedikit, yaitu 33.087 unit usaha.

Disebutkan, per 26 September 2022, dari alokasi belanja pemerintah pusat dan daerah sebesar Rp 331.39 triliun, realisasi belanja 42,78 persen.

Sementara realisasi belanja pusat, yakni kementerian/lembaga sebesar 42,78 persen dari alokasi Rp 93,74 triliun.

Untuk daerah, yaitu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, alokasi yang ditetapkan untuk belanja produk UMKM Rp 237,65 triliun, dengan realisasi penyerapan 45,10 persen.

Menurut Edy Priyono, angka-angka ini menunjukkan bahwa pemerintah masih perlu bekerja lebih keras untuk merealisasi rencana belanjanya untuk produk-produk UMKM.

Diketahui, usai melantik Hendrar Pribadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada Senin (10/10), Presiden Joko Widodo ingin agar produk UMKM semakin banyak masuk e-Katalog pemerintah pusat dan daerah.

Harapannya, gerakan cinta produk dalam negeri benar-benar dapat terlaksana dalam belanja pemerintah BUMN, dan daerah. ***