Pemerintah Siapkan Subsidi Rp11 Ribu per kilogram LPG

Jakarta, Balinesia.id – Pemerintah akan memberikan subsidi sekitar Rp 11 ribu per kilogram sehingga masyarakat dapat membeli LPG subsidi 3 kilogram dengan harga yang terjangkau.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono menyatakan, ketidakpastian ekonomi global akibat pandemi COVID19 berkepanjangan ditambah munculnya konflik Rusia-Ukraina, berimplikasi pada produksi dan konsumsi.

Masih ada ketergantungan terhadap barang-barang impor, seperti LPG, kedelai, dan gandum, yang menyebabkan terjadinya lonjakan harga.

• IOH Perkuat Kerja Sama Mitra Strategis Dukung Transformasi Digital
• SAFEnet: Kriminalisasi terhadap Ekspresi Warga Menggunakan Media Digital Terus Berlanjut
• Masyarakat Diminta Melaporkan SPT Tahunan, Presiden Jokowi: Ingat Terakhir 31 Maret 2022

Dalam jangka pendek, pemerintah tidak punya banyak pilihan, yakni tetap mempertahankan harga agar tidak naik dan stabil, dengan memberikan subsidi.

Ia mencontohkan LPG subsidi 3 kilogram yang porsi konsumsinya mencapai 93 persen.

Meskipun tren harga kontrak Aramco (CPA) mengalami kenaikan sebesar 21 persen dari rata-rata CPA akibat konflik Rusia-Ukraina, namun pemerintah  tidak menaikkan harga LPG subsidi dan tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET).

• Mengintip Pernikahan Unik di Bali dengan Komitmen Pelestarian Lingkungan
• Nyoman Radiarta Jabat Kepala Badan Riset SDM Kelautan dan Perikanan
• Konglomerat Boy Thohir Resmi Kendalikan Trimegah Sekuritas Indonesia

“Pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp 11 ribu per kilogram sehingga masyarakat dapat membeli LPG subsidi 3 kilogram dengan harga yang terjangkau,” terang Edy.

Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu mengingatkan harga barang-barang terindikasi alami kenaikan karena ketidakpastian ekonomi global.

Edy Priyono menegaskan, peringatan Presiden harus disikapi dengan bijak dan tidak perlu memunculkan kekhawatiran secara berlebihan.

Justru kondisi tersebut, kata dia, harus dijadikan momentum untuk mulai menguatkan produksi dalam negeri dan mengurangi konsumsi barang-barang impor.

Apa yang disampaikan Presiden Jokowi, mengandung satu pesan kunci, yakni kita harus berani berubah dan berani mengubah.

“Kalau kondisi ini berlangsung lama tentu akan memberatkan keuangan negara. Karena itu, solusi jangka panjangnya kita harus mendorong produksi dalam negeri agar ketergantungan pada barang impor bisa dikurangi. Salah satunya dengan mendorong penggunaan DME yang bahan bakunya batubara,” jelasnya.

Edy juga menghimbau, agar masyarakat ikut andil dalam pengurangan konsumsi barang-barang kebutuhan impor. Seperti gandum yang mernjadi bahan baku roti dan mie.

Ia menilai, sudah saatnya masyarakat bergeser ke produk karbohidrat lain, yang merupakan produk dalam negeri.

Diketahui, beberapa pekan terakhir sejumlah harga bahan pokok meningkat. Kenaikan dipicu oleh beberapa faktor seperti antisipasi tingginya permintaan, dan konflik Rusia-Ukraina yang menyebabkan harga komoditas global meningkat.

Beberapa kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga diantaranya, LPG non Subsidi, BBM non subsidi, kedelai, dan daging sapi. (roh) ***