Bali Community
Pembangunan SDM Tetap Jadi Prioritas di Buleleng
Buleleng, Balinesia.id – Sumber daya manusia (SDM) tetap menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Buleleng. Hal ini dinyatakan Penjabat Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Buleleng tahun 2024 di Gedung Mr. I Gusti Ketut Pudja, Kawasan Pelabuhan Tua Buleleng, Rabu, 29 Maret 2023.
Lihadnyana mengatakan pengembangan SDM yang dimaksud termasuk kesehatan. “Kemudian, ada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, dan infrastruktur sebagai penggerak perekonomian Buleleng,” katanya.
Baca Juga:
Sedangkan, disinggung terkait dengan jumlah kemiskinan ekstrem, pihaknya optimistis akan menuntaskan pada bulan Juni 2023. “Jumlahnya hanya tinggal 349 KK. Apa penyebabnya kita akan tangani hingga jumlahnya nol,” kata dia.
Lihadnyana menjelaskan perencanaan pembangunan yang komprehensif harus melibatkan seluruh pihak. Pelibatan seluruh pihak tersebut menyebabkan musyawarah perencanaan pembangunan dimulai dari unit terkecil yaitu musyawarah desa (musdes) hingga musrenbang kabupaten. Termasuk pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Buleleng yang didapatkan dari masukan masyarakat saat anggota DPRD melakukan reses.
“Semua harus dirangkul. Dalam konteks memecahkan sebuah masalah,” katanya.
Baca Juga:
Musyawarah Pembangunan Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 dirancang untuk membuat perencanaan yang komprehensif. Sehingga, perencanaan yang diwujudkan dalam program kegiatan terdapat target terukur untuk dicapai. Sebagai contoh, program penanganan kemiskinan ekstrem. Selama ini, keterpaduan dalam melaksanakan program belum terjadi antar perangkat daerah. Khususnya dalam penanganan kemiskinan ekstrem.
“Keterpaduan berarti program dikerjakan secara keroyokan. Dengan begitu, pekerjaan menjadi cepat dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujar Lihadnyana.
Baca Juga:
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buleleng, Putu Ayu Reika Nurhaeni menyebutkan usulan yang masuk berjumlah 386 dari Sembilan kecamatan. Jumlah tersebut akan dimantapkan lagi sehingga menghasilkan satu desa satu usulan yang memang benar-benar prioritas dan harus segera diselesaikan. “Itu akan dibahas lagi dan bersinergi dengan seluruh pihak,” sebutnya.
Mengenai kemiskinan ekstrem, mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Buleleng ini menambahkan bahwa disasar pada tahun 2023. Untuk 2024, masih tetap penanganan kemiskinan. Namun, tidak ada kemiskinan ekstrem lagi. Untuk usulan, infrastruktur masih menjadi yang terbanyak. “Namun, kita akan melihat lagi tingkat permasalahan yang ada di masing-masing desa,” imbuh Reika. jpd
