Optimalisasi Sistem OSS-RBA, Moeldoko Ingatkan Tetap Mengedepankan Kepentingan Publik

Jakarta, Balinesia.id - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko mengingatkan agar sistem pengembangan ekosistem Online Single Submission Risk Based Approach atau perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) tetap mengedepankan kepentingan publik.

Demikian juga, dalam pemanfaatan penggunaan Pusat Data Nasional (PDN) dalam pengembangan sistem tersebut perlu diupayakan untuk mengedepankan efisiensi.

“Jangan lagi ada ego sektoral dalam pengembangan OSS RBA versi 2 ini,” tegasnya pada saat memimpin Rapat Terbatas mengenai Dukungan Optimalisasi Pengembangan OSS RBA di gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis 4 Januari 2024.

• Miliki Prodi Unggul dan Profesor Terbanyak, Unwar Terima Penghargaan LLDIKTI VIII Awards 2023
• Ketahui Ciri-ciri Adanya Bullying di Tempat Kerja
• 6 Series Netflix yang Paling Banyak Ditonton Selama 2023Miliki Prodi Unggul dan Profesor Terbanyak, Unwar Terima Penghargaan LLDIKTI VIII Awards 2023

Disebutkan Moeldoko, beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum rapat terbatas dengan Presiden terkait dengan pengembangan sistem OSS-RBA.

Yaitu, perlunya memperhatikan sistem pasca revisi PP No. 5 Tahun 2021 mengenai Perizinan Berusaha, penyelenggaraan proses administrasi keuangan, serta perencanaan pengembangan sistem OSS RBA agar termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 agar didapatkan kepastian penganggarannya untuk bisa diteruskan ke pemerintahan selanjutnya.

Dalam penganggaran, Moeldoko menambahkan pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) sebagai salah satu cara efisiensi dalam pengembangan ekosistem perizinan dasar OSS-RBA.

• Cara Membuat dan Berbagi Album di Google Photos
• Tidak Sembarangan, Ini Syarat Warung Kecil Bisa Jual LPG 3 Kg
• Waduh, Ini Sanksi dari Pemerintah Jika Agen Nekat Jual LPG 3 KG Tanpa Syarat KTP

Hal ini menjadi komponen penting yang harus segera ditentukan sebelum rapat terbatas dengan Presiden.

“Sepanjang PDN siap menampung, ya putuskan,” tegas Moeldoko, mantan Pangdam III/Siliwangi itu.

Semua harus memastikan skema anggaran dan tata kelola kelembagaan sudah siap saat ratas dengan Presiden Joko Widodo.

Moeldoko juga menyebutkan perlunya percepatan dalam penentuan optimalisasi OSS-RBA dalam mendukung pelayanan publik yang efisien, efektif dan transparan.

Tidak hyanya itu, keberhasilan penerapan sistem OSS-RBA, lanjut Moeldoko dapat menjadi salah satu pencapaian kinerja di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau legacy yang dapat dilanjutkan pada pemerintahan berikutnya.

Menurutnya, hal ini dibangun berdasarkan based practice dari berbagai kesalahan dan kelebihan jadi terkonstruksi seperti itu (OSS-RBA),

"kalau kita tinggalkan legacy ini dengan baik, tinggal dijalankan kepemimpinan selanjutnya,” kata Moeldoko menegaskan.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin menambahkan bahwa dukungan dalam pengembangan sistem OSS-RBA, khususnya dari segi anggara perlu menjadi perhatian penting.

Dia melanjutkan, hal ini berkaitan dengan isu teknis yang berkembang seiring dengan berlakunya sistem OSS-RBA dalam mengajukan izin berusaha.

Jadi, perlu ada satgas untuk koordinasi khusus, terutama dari stakeholder terkait sehingga akan terintegrasi dengan baik.

Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko ini telah berjalan selama dua tahun, sejak secara resmi diluncurkan pada bulan Agustus 2021. Hingga saat ini, OSS-RBA sudah menerbitkan 7,1 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di 6 (enam) titik di Indonesia. ***