Moeldoko Ungkap PJTKI Terkendala Belum Optimalnya Aturan Pembebanan Biaya

Sidoarjo, Balinesia.id – Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia PJTKI mengadapi kendala belum optimalnya aturan pembebanan biaya dan belum terbitnya aturan komponen biaya per negara oleh lembaga terkait.

"Padahal, aturan pembebanan biaya dan aturan komponen biaya menjadi acuan proses penempatan dan acuan pembiayaan yang diperlukan semua pihak," terang Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat melaksanakan verifikasi lapangan di PT Perwita Nusaraya, salah satu Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (17/7/2022).

Disebutkan, komponen biaya itu, meliputi biaya persyaratan menjadi CPMI, seperti surat keterangan sehat, sertifikat bukti kompetensi dan kepersertaan BPJS kesehatan.

• BEM FH Unud dan Robi Navicula Dorong Pemanfaatan SDA Berkonsep Tri Hita Karana
• Bank Indonesia Dorong Perluasan Konektivitas Pembayaran ASEAN secara Multirateral
• Dirjen Sebut Reformasi DJP Mampu Penuhi Target Penerimaan Tahun 2021

Kemudian biaya proses, yakni pelatihan kerja, transportasi dan akomodasi menuju tempat seleksi, serta biaya penempatan yang mencakup pembuatan paspor, medical check up, psikotes, tiket, dan visa.

Pada negara tertentu seperti Malaysia, komponen biaya ditanggung oleh pemberi kerja. Namun pada negara lain seperti Taiwan, Hongkong, dan Korea, tidak semua komponen biaya itu ditanggung pemberi kerja atau pemerintah.

"Perlu ada kesepakatan antara negara pengirim dengan negara penerima tenaga kerja dalam koridor UU yang berlaku di Indonesia,” tandas Moeldoko.

• Lepas PHRI Bike Tour 2022, Cok Ace Harap Bisa Dukung Pemulihan Pariwisata dan Ekonomi Bali
• Folkfest, Rayakan Keragaman Musik, Seni, dan Budaya Internasional
• Percepat Transisi Energi, Pertamina Gelontorkan 14 Persen dari Total Dana Investasi

Pihaknya memastikan bisa segera mencarikan solusi terkait persoalan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).  

Sebab, keberangkatan CPMI ke sejumlah negara usai pandemi COVID19 melandai masih belum maksimal karena beberapa kendala. Padahal, negara-negara penempatan sudah mulai membuka kembali penerimaan tenaga kerja Indonesia. Seperti Korea, Jepang, dan Taiwan.  

“Persoalan keberangkatan calon pekerja migran ini harus segera dicarikan solusinya. Karena penempatan pekerja ke luar negeri adalah salah satu cara menampung angkatan kerja baru setiap tahunnya,” tegas mantan Pangdam IV/Diponegoro ini.

Diketahui, verifikasi lapangan ini menindaklanjuti pertemuan Kepala Staf Kepresidenan dengan pengurus Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), pada Selasa (5/7).

Dalam audensi tersebut, APJATI mengungkapkan, ada puluhan ribu CPMI belum bisa diberangkatkan ke negara tujuan, dan masih mengantre di Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI).

Panglima TNI 2013-2015 ini menegaskan, pemerintah sebenarnya sudah memberikan solusi untuk pembiayaan penempatan pekerja migran dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui perbankan. Hal itu, diatur dalam Peraturan Menko Perekonomian No 1/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.  ***