Moeldoko Dorong Faskes TNI Menjadi Badan Layanan Umum

Jakarta,Balinesia.id- Kepala Staf Kepresidenan Dr Moeldoko mendorong reformasi kelembagaan faskes TNI menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

Hal itu menjadi perhatian Moeldoko seraya berharap adanya percepatan pencairan total dana PNBP faskes TNI sebesar Rp 707 milyar.

Menurut Purnawirawan Panglima TNI tersebut, perlu ada diskresi dari pemerintah untuk mengkonversi dana PNBP sebagai hutang yang harus dibayarkan kepada faskes TNI.

“Sebab, dengan status faskes TNI saat ini, yakni Sub Satuan Kerja, proses pengajuan dan pencairan dana PNBP harus melewati birokrasi sangat panjang dan waktu yang lama,” ungkapnya dari keterangan tertulis Minggu (16/10/2022).

Kantor Staf Presiden (KSP) terus dorong upaya percepatan pencairan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) fasilitas kesehatan (faskes) TNI, khususnya di kawasan perbatasan Indonesia - Timor Leste, di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Saat ini, terdapat dua RS TNI yang menopang wilayah perbatasan dan pulau terluar di Nusa Tenggara Timur, yakni RS Tk. IV Wirasakti Kupang dan RS Tentara Atambua.

Hingga Oktober 2022, klaim PNBP faskes TNI AD di NTT tahun 2021 yang belum dibayarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah senilai Rp 40,6 milyar.

Rumah Sakit TNI membantu menopang sistem kesehatan nasional yang sempat terguncang oleh pandemi COVID-19.

"Mereka tetap memberikan pelayanan walaupun proses administrasi pencairan dana PNBP masih tersendat," kata Tenaga Ahli Utama KSP, dr. Noch Tiranduk Mallisa.

Sementara itu, tersendatnya pencairan PNBP menyebabkan RS TNI AD di Kupang harus berhutang sebesar Rp 4,9 milyar untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari.

Melalui serangkaian koordinasi yang dipimpin oleh KSP, disepakati bahwa Kemenkeu akan mencairkan dana PNBP, namun hanya senilai besaran hutang RS TNI AD Kupang.

"Kami berterima kasih kepada KSP yang telah memberikan perhatian khusus dan membukakan jalan agar faskes TNI bisa mendapatkan dana PNBP untuk kebutuhan operasional, sehingga kami bisa terus memberikan pelayanan kesehatan yang prima, khususnya bagi prajurit TNI dan masyarakat pada umumnya," kata Irpus Kesad Brigjen TNI dr. Rahmat Saptono, Sp.OG.

Kantor Staf Presiden (KSP) terus dorong upaya percepatan pencairan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) fasilitas kesehatan (faskes) TNI, khususnya di kawasan perbatasan Indonesia - Timor Leste, di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Saat ini, terdapat dua RS TNI yang menopang wilayah perbatasan dan pulau terluar di Nusa Tenggara Timur, yakni RS Tk. IV Wirasakti Kupang dan RS Tentara Atambua.

Hingga Oktober 2022, klaim PNBP faskes TNI AD di NTT tahun 2021 yang belum dibayarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah senilai Rp 40,6 milyar.

Rumah Sakit TNI membantu menopang sistem kesehatan nasional yang sempat terguncang oleh pandemi COVID-19.

"Mereka tetap memberikan pelayanan walaupun proses administrasi pencairan dana PNBP masih tersendat," kata Tenaga Ahli Utama KSP, dr. Noch Tiranduk Mallisa.

Sementara itu, tersendatnya pencairan PNBP menyebabkan RS TNI AD di Kupang harus berhutang sebesar Rp 4,9 milyar untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari.

Melalui serangkaian koordinasi yang dipimpin oleh KSP, disepakati bahwa Kemenkeu akan mencairkan dana PNBP, namun hanya senilai besaran hutang RS TNI AD Kupang. ***