Menteri Trenggono Jadikan Ekologi sebagai Panglima Pembangunan Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Jakarta, Balinesia.id - Pondasi dasar dari kebijakan ekonomi biru adalah menjadikan ekologi sebagai panglima dalam pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan.

Oleh sebab itu, Menteri Kelauatan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berharap agar pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan mengedepankan aspek kelestarian dan keberlanjutan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap menjalankan pengawasan terintegrasi dalam implementasi program ekonomi biru. Pengawasan yang mengedepankan kesiapsiagaan sumber daya manusia, sarana dan sistem teknologi pengawasan ini menjadi senjata KKP dalam mengawal tiga program terobosan Ekonomi Biru di tahun 2022 termasuk penangkapan ikan terukur.

• Lanskap Budaya Bali Masuk Daftar 30 Situs Warisan Dunia UNESCO Terpopuler
• Drama Korea 'Squid Game' Habiskan Biaya Produksi hingga Rp241 Miliar
• Sepanjang Tahun 2021, Transaksi Melalui MySuzuki Melonjak 33%

"Saya ingin memastikan bahwa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menjadi pengawal kebijakan penangkapan terukur," tandasnya saat memberikan arahan sebagai Inspektur Upacara pada Apel Siaga Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan di Bitung, Sulawesi Utara pada Selasa (23/11/2021).

Jajarannya bertugas mengawal tertib pelaksanaan peraturan di bidang kelautan dan perikanan agar pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berjalan tertib dan bertanggung jawab.

“Saya berkeinginan membangun sektor kelautan dan perikanan menjadi sektor terdepan penggerak ekonomi bangsa yang selalu mengedepankan keberlanjutan ekosistem,” ujarnya.

Soal dengan penangkapan ikan terukur, Menteri Trenggono menuturkan KKP telah menetapkan zona penangkapan ikan berbasis kuota untuk komersial dan nelayan tradisional. Di setiap zona penangkapan ikan akan ditentukan kawasan konservasi untuk spawning dan nursery ground. Penangkapan berbasis kuota ini juga akan dilaksanakan di WPP 716 dan 717.  

Salah satu yang menjadi lokasi penangkapan terukur ini adalah (WPP) 716 dan 717, dikita ketahui salah satu tantangan di zona ini adalah masih maraknya illegal fishing.

"Juga berkurangnya bahan baku bagi industri perikanan,” jelas Menteri Trenggono.

• Menteri Bintang Puspayoga: Kesetaraan Gender Dimulai dari Keluarga
• Wujudkan Inklusi Keuangan dengan Kemitraan, KlikA2 Perluas Jangkauan Pembiayaan ke Sektor UMKM
• GIIAS 2021, Daihatsu All New Xenia Dibandrol hingga Rp243 Juta

Dia menegaskan, KKP akan melaksanakan pengawasan secara terintegrasi. Selain melalui sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi, yang dilengkapi dengan penguatan armada pengawasan dan peningkatan operasi pengawasan yang memadai, KKP juga akan terus memperkuat sinergi pengawasan dengan aparat penegak hukum lainnya dan pemerintah daerah.

“Ini yang menjadi kunci dan kesiapsiagaan kita dalam mengawal sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia,” ujarnya.

Saat ini KKP telah membangun teknologi kontra illegal fishing yang terdiri dari VMS (Vessel Monitoring System), Satelit Radarsat-2, dan Cosmo Skymed sebagai mata KKP yang dikontrol di Pusat Kendali PSDKP Jakarta dan ground station Bali, AIS (Automatic Identification System), Airborne Surveillance, dan Warning System Geofencing.

Sistem berbasis citra satelit dan pengolahan data spasial inilah yang menjadi metode pengawasan penangkapan terukur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia  (WPPNRI).

Sebelumnya roadmap Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Oktober 2021.

Saat peluncuran tersebut, Menteri Trenggono menjelaskan implementasi ekonomi biru ini menjadi sinyalemen penting dalam transformasi tata kelola perikanan yang akan menjadi legacy bagi generasi mendatang, dimana kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan harus berlandaskan pembangunan ekonomi biru, sebagaimana tuntutan pembangunan global. (roh)