Kenaikan Harga BBM, Memicu Kemiskinan di Perkotaan dan Pedesaan

Dengan bantuan langsung tunai yang hanya Rp600.000, maka sama halnya dengan Rp50.000 per bulan. Ini bukanlah bantalan sosial, karena sebelum kenaikan masyarakat bisa membeli pertalite sejumlah 6,5 liter, tapi setelah kenaikan harga pertalite hanya dapat membeli sejumlah 5 liter. 

Kalau ini imbal balik (trade off) yang dimaksudkan pemerintah atas kebijakan kenaikan BBM bersubsidi sangatlah tidak tepat. Kenaikan BBM bersubsidi sebesar 30 persen lebih ini justru akan memicu kenaikan di sektor tertentu secara langsung, seperti industri logistik dan distribusi, transportasi dan manufaktur dikisaran 10-25 persen.

• Menyoal Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
• Pemupukan Berimbang, Atasi Gagal Panen Akibat Hama dan Penyakit
• Harga BBM Bersubsidi Tidak Hanya Soal Beban APBN

Pemerintah secara faktual sebenarnya telah berhasil menurunkan angka kemiskinan, paling tidak berdasarkan data BPS. Walaupun demikian, jumlah bantalan sosial yang disediakan untuk kelompok masyarakat rentan terkena dampak kenaikan BBM ini hanya sejumlah Rp72,14 triliun tidak akan menyelesaikan masalah apapun. 

Angka ini hanya cukup dibagikan kepada 40,2 juta penduduk, sementara angka kemiskinan menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia sebesar 9,54% per Maret 2022. 

Angka ini telah menurun 0,17 poin dibandingkan bulan September 2021 yang sebesar 9,71%. Meskipun demikian, turunnya angka kemiskinan Indonesia per Maret 2022 ini, belum mampu mencapai angka yang lebih rendah seperti persentase yang dicapai sebelum masa pandemi Covid-19 terjadi. 

• Kawasan Pantai dan Muara Sungai di Badung Mulai Ditata Bertahap
• Wujudkan Transformasi Layanan Digital, Mitra Terjamin Jamkrindo Capai 5 Juta Per Juni 2022
• Kecintaan akan Fesyen Batik dan Kebaya Bawa Wanita Ini Raup Omzet Rp300 Juta per Tahun

Berdasarkan wilayahnya, persentase penduduk miskin Indonesia di pedesaan sebesar 12,29%. Angka ini turun dari September 2021 yang sebesar 12,53%. Sedangkan, persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 7,50% pada Maret 2022 atau terdapat penurunan dari September 2021 yang sebesar 7,60% atau berkurang sebesar 0,10 persen.

Dan, perlu diketahui, bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 tercatat sejumlah 26,16 juta orang, atau menurun sejumlah 0,34 juta orang terhadap September 2021 dan menurun 1,38 juta orang terhadap jumlah pada bulan Maret 2021. 

Apabila bantalan sosial tersebut diberikan kepada 26,16 juta orang, maka terdapat 14,04 juta orang lagi yang menjadi sasarannya. Kalau angka ini dipakai sebagai dampak yang ditimbulkan akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, jelas terdapat tambahan kelompok masyarakat rentan diuar angka kemiskinan BPS.

Berdasarkan pulaunya, Jawa memiliki 13,85 juta orang penduduk miskin pada Maret 2022. Jumlah ini setara 52,96% dari total warga miskin nasional. 

Dengan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, maka akan berpotensi meningkatkan kembali jumlah kemiskinan di wilayah perdesaan dan perkotaan ke posisi bulan September 2021 sejumlah 27,54 juta penduduk. Masyarakat yang akan terdampak tentu yang bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan sektor UKM serta sektor informal lainnya. *

*Defiyan Cori,  Ekonom Konstitusi, mantan Tim Perumus PPK/PNPM, Bappenas-Ditjen PMD- Kemendagri