Kasus Gagal Ginjal Akut, YLKI: Produsen Farmasi Wajib Berikan Kompensasi Ganti Rugi Korban dan Keluarga

Jakarta, Balinesia.id - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI meminta produsen farmasi memberikan kompensasi dan ganti rugi kepada korban dan keluarganya menyusul terjadinya kasus 312 korban mengalami Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA).  

Pada Rabu 10 Januari 2024, Pemerintah menyerahkan santunan kepada 312 korban Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA), di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), sebesar Rp 16,54 miliar.

Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi meskipun terlambat, kebijakan pemberian kompensasi pada korban GGAPA tersebut patut diapresiasi.

• Forum Ekonomi Konstitusi: Isu Strategis RUU Perkoperasian Harus Memperkuat Koperasi Bukan Korporasi
• Semarakkan Hari Disabilitas Nasional, Jamkrindo Salurkan Bantuan Alat Musik untuk Pelajar Disabilitas
• Daftar Film Indonesia yang Meraih Kesuksesan di Festival Internasional 2023

"Bagaimanapun pemerintah bertanggung jawab terhadap korban dan keluarga korban," tutur Tulus Abadi dalam keterangan tertulis Sabtu 13 Januari 2024

Meski demikian, YLKI memandang seharusnya yang memberikan kompensasi bukan hanya pemerintah, tetapi juga pelaku usaha/produsen farmasi yang terbukti melakukan pelanggaran atas kejadian tersebut.

Jika mengacu U No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha wajib memberikan kompensasi dan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan atas penggunaan produknya.

• Alasan Gerakan 'Bali SPA Bersatu' Menolak SPA Dimasukkan Jasa Kesenian dan Hiburan
• Inilah 5 Makanan Terbaik untuk Menutrisi Rambut
• Waspada! Ini Ancaman di Balik Sensasi Manis dari Gula

"Apalagi produk tersebut terbukti terkontaminasi, atau sengaja dicampur, dengan zat yang dilarang yaitu etilen glikol (EG) dan deetilen glikol (DEG)," ungkap Tulus Abadi.

Karenanya, YLKI mendesak pelaku usaha farmasi dimaksud untuk memberikan kompensasi dan ganti rugi pada korban dan keluarga korban, sebagaimana kebijakan pemerintah.

Selain itu, YLKI melihat kejadian korban masal GGAPA, adalah kejadian yang sangat tragis dari sisi perlindungan konsumen.

"Pemerintah harus menjamin bahwa hal seperti ini tidak boleh terjadi dan terulang lagi," tegas dia.

YLKI juga mendesak pemerintah (Kemenkes, Badan POM) untuk meningkatkan pengawasan, baik pada level pre market control, maupun post market control.

"Salah satu bentuk post market control adalah penegakan hukum yang kuat untuk menimbulkan efek jera (detterent effect) pada pelaku/pelanggar," demikian Tulus Abadi. ***