Harga BBM Naik, Dewan Minta Masyarakat Bali Bijak dan Tenang

Denpasar, Balinesia.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali mengimbau masyarakat Bali untuk bijak dan tenang dalam menyikapi kondisi ekonomi saat ini, utamanya dalam menghadapi kenaikan harga BBM.

Hal tersebut dinyatakan anggota DPRD Bali, Gede Kusuma Putra, ketika membacakan Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2022 dan Raperda Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi dalam Sidang Paripurna ke-32 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 DPRD Provinsi Bali, di Denpasar, Jumat, 16 September 2022.

Baca Juga:

• https://balinesia.id/read/atur-perlindungan-hayati-hingga-penyertaan-modal-daerah-dprd-bali-setujui-5-raperda
• https://balinesia.id/read/maksimalkan-pungutan-pajak-pusat-dan-daerah-djp-dan-pemda-perkuat-kolaborasi
• https://balinesia.id/read/small-is-gold-buleleng-terjunkan-484-atler-dalam-porprov

Kusuma Putra yang juga Koordinator Pembahasan Raperda Perubahan APBD SB TA 2022 dan Raperda Penyertaan Modal Daerah itu tidak menampik bahwa kenaikan harga BBM akan mendorong kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang lain, kmeudian mengakibatkan peningkatan inflasi, sementara inflasi yang meningkat akan menjadi beban atau menyusahkan masyarakat miskin.

“Tetapi jangan lupa pemerintah sudah pasti juga memperhitungkan dengan sebaik-baiknya, secermat-cermatnya, untuk bagaimana kenaikan inflasi ini masih dalam batas-batas yang bisa ditoleransi,” kata dia.

Oleh karena itu pihaknya mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Bali untuk lebih bijak dan tenang dalam menyikapi kondisi kekinian. Pemerintah Pusat mengambil kebijakan dengan melakukan reformasi subsidi energi tepat sasaran. “Kita tahu bersama bahwa subsidi energi diberikan untuk listrik, elpiji, dan BBM. Saat ini pemerintah menyadari baru hanya subsidi listrik untuk golongan rumah tangga yang relatif tepat sasaran, yang artinya dinikmati oleh golongan masyarakat miskin dan rentan. Sementara, subsidi untuk elpiji tabung 3 kg dan BBM masih dominan dinikmati masyarakat mampu,” katanya.

Mengacu berdasarkan data Kementerian Keuangan, jelasnya, dari 7,46 juta kiloliter distribusi elpiji tabung 3 kg, sebanyak 5,07 juta kiloliter atau 68 persen disebut dinikmati oleh rumah tangga mampu, hanya 2,39 juta kiloliter atau 32 persen dinikmati oleh rumah tangga miskin.

Terkait subsidi BBM, dari 1,79 juta kiloliter distribusi     biosolar, hanya 100 ribu kiloliter yang dinikmati oleh masyarakat miskin atau sekitar 5,6 persen, sedangkan sisanya 1,69 juta kiloliter atau 94,4 persen distribusi biosolar mengalir atau dinikmati oleh masyarakat mampu. Berdasarkan hal tersebut, ia menilai tidak salah pemerintah terus mendorong dan mencari pola dengan melakukan reformasi agar subsidi tepat sasaran dan berkeadilan.

Baca Juga:

• https://balinesia.id/read/harga-bbm-naik-sepeda-motor-listrik-pun-kian-dilirik
• https://balinesia.id/read/harga-tiket-spead-boat-sanur-nusa-penida-naik
• https://balinesia.id/read/3-hari-pasca-kenaikan-harga-bbm-permintaan-bbm-di-denpasar-normal

Kusuma Putra mengingatkan, saat ini pemerintah juga sudah menata, menyiapkan pola, dan menyalurkan dengan cepat BLT kepada kelompok-kelompok masyarakat yang memang perlu disubsidi. “Per tanggal 14 September tahun ini, dimana sudah lebih dari 6 juta orang di 431 kabupaten/kota menerima BLT,” kata dia.

Lebih dari itu, kata dia, dalam waktu dekat di Bali juga akan ada event international, KTT G20, yang akan mempertaruhkan nama Bali dan sektor pariwisatanya ke depan. “Keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan KTT G20 mendatang akan sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Bali, karenanya tidak berlebihan kalau kami, dewan, mengimbau kepada seluruh lapisan atau elemen masyarakat Bali utuk stay cool, stay calm,” kata dia.

Sementara itu, terkait dengan Raperda tentang Perubahan APBD SB Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, Kusuma Putra mengatakan pihaknya menyetujui rancangan kenaikan pendapatan sebesar Rp 532,466 miliar lebih dengan kenaikan belanja yang dirancang sebesar Rp 1,419 triliun lebih.

DPRD Bali juga menyetujui Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Shanti yang akan menyertakan modal daerah sebesar Rp 5 miliar kepada perumda tersebut. jpd