Fraksi Golkar Bali Dukung Peningkatan Bantuan kepada Subak dan Ciptakan Solusi bagi Pedagang Bermobil

Denpasar, Balinesia.id – Sektor pertanian dan ketahanan pangan menjadi salah satu elemen yang diperhatikan Fraksi Golkar DPRD Bali. Persoalan itu pun dinyatakannya dalam pandangan umum pada Rapat Paripurna ke-29 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022, Jumat, 9 September 2022 lalu.

Pada sidang tersebut, Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, I Wayan Rawan Atmaja, mendorong Pemerintah Provinsi Bali untuk mendorong peningkatan anggaran di bidang pertanian. Salah satunya adalah dukungan terhadap lembaga subak.

“Dalam rangka memperkuat komitmen mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana semangat Ranperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang sedang dibahas, bersama ini Fraksi Partai Golkar mendorong anggaran di bidang pertanian dalam arti luas dan khususnya bantuan terhadap lembaga subak agar ditingkatkan,” kata dia.

Baca Juga:

• https://balinesia.id/read/kemenko-perekonomian-revisi-pp-109-2012-merugikan-negara-dan-membuat-iklim-usaha-terganggu
• https://balinesia.id/read/tidak-dianggarkan-karena-pandemi-bangli-absen-utsawa-dharmagita-xxx-provinsi-bali
• https://balinesia.id/read/buka-utsawa-dharmagita-xxx-cok-ace-tekankan-ajaran-agama-dan-sastra-sebagai-penuntun-hidup

Selain persoalan pertanian dan ketahanan pangan, Fraksi Golkar juga mengamati kondisi pedagang bermobil yang muncul sejak pandemi Covid-19. Atmaja menjelaskan, pihaknya mengamati, ketika ekonomi Bali ambruk akibat pandemi Covid-19, banyak masyarakat beralih menjadi pedagang jalan dengan piranti mobil untuk menyambung hidup. 

“Namun sayang, niat berusaha dengan alih profesi menjadi pedagang jalanan bermobil untuk menyambung hidup dan menghidupi keluarganya tidaklah berjalan mulus. Pasalnya, para pedagang jalanan bermobil yang menjamur di kawasan perkotaan Denpasar dan kabupaten lainnya harus gigit jari karena kerap diusir oleh aparat baik Satpol PP maupun Dinas Perhubungan,” katanya.

Menyikapi hal tersebut,  pihaknya berpandangan bahwa penegakan hukum wajib dilakukan, namun dalam situasi ekonomi yang sulit, pemerintah diharapkan dapat memberi solusi. “Penegakan hukum wajib dilakukan agar tegaknya supremasi hukum dan menciptakan ketertiban. Namun dalam situasi sulit di mana perekonomian belum sepenuhnya pulih, pemerintah wajib hadir memberi solusi, tidak hanya melarang. Kami mengharapkan masalah ini cepat teratasi,” harapnya.