Dubai Expo 2020, KKP Suarakan Ekonomi Biru

Dubai, Balinesia.id-  Untuk melaksanakan ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan kebijakan yang mengintegrasikan pengelolaan semua kegiatan ekonomi di ruang laut dan kegiatan di daratan pesisir yang tetap memiliki dampak terhadap kesehatan laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan itu pada Forum Tingkat Tinggi bertema "Ocean Sustainability in ASEAN" pada rangkaian "ASEAN Day" di Dubai Expo 2020, Jumat (10/12/2021).

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia merupakan rumah bagi kekayaan modal alam karbon terbesar yang menggabungkan daratan dan lautan.

• Tutup Tahun 2021, DJP Bali Raih Penerimaan Pajak sebesar Rp6,36 Triliun
• BDF Digelar, Menlu Retno Marsudi Ungkap Pandemi Memperburuk Kemunduran Demokrasi
• Balinesia Menangkan Karya Favorit pada KPAB Gojek dan AMSI

Karenanya, dengan potensi yang besar, kegiatan pemanfaatan ruang laut akan menjadi aktivitas yang potensial namun sekaligus berisiko.  

"Tantangan dalam pembangunan kelautan masih terbentang lebar dan harus diwujudkan dengan menyeimbangkan antara aspek ekologi dan ekonomi dalam satu konsep blue economy," tuturnya dikutip dari siaran pers KKP.

Langkah yang dilakukan melalui program prioritas KKP, yaitu penerapan kegiatan penangkapan ikan terukur yang berbasis kuota di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan di Indonesia, pengembangan budidaya berbasis pada ekspor, dan pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal.

• OJK Susun Taksonomi Hijau Percepat Program Pembiayaan Berkelanjutan Sektor Jasa Keuangan
• Penebusan LPG NPSO oleh Agen di Bali Meningkat 432%
• Industri Fintech Tumbuh 100 Persen, AFPI Optimis Berkontribusi bagi Pemulihan ekonomi

Kebijakan KKP akan memberikan manfaat dengan pengelolaan sumber daya laut yang baik, dengan tetap menjaga kelestarian ekologi, penambahan angka dan angkatan kerja dengan menciptakan lapangan kerja yang besar dari jenis-jenis lapangan kerja di sektor kelautan dan perikanan, meningkatnya distribusi ekonomi di masing-masing daerah, dan meningkatnya kontribusi ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.

"Kebijakan ini juga mendorong peluang investasi pada aktivitas primer dan sekunder, salah satunya dengan mengelola wisata bahari di kawasan konservasi," ujarnya.

Menteri Trenggono mendukung kerja sama Indonesia dengan Seychelles melalui skema blue financing partnership dan menerapkan 8 lokasi pilot project pariwisata bahari berbasis Ekonomi Biru.

Lokasinya terdiri dari Maratua, Kalimantan Timur; Gugus Pulau Balak-balakan, Mamuju, Sulawesi Barat; Gugus Pulau Anambas, Kepulauan Riau, Gugus Pulau Selayar, Sulawesi Selatan; Gugus Pulau Mangudu Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Gugus Pulau Memparang Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung; Gugus  Pulau Do'o, Rote, NTT; dan Pulau Senoa, Natuna, Kepulauan Riau.

Plt. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kusdiantoro yang hadir mewakili Menteri Trenggono mengatakan, bagi Indonesia, Ekonomi Biru adalah masa depan.

Peluang terbuka lebar untuk mengelola lautan secara berkelanjutan sekaligus memberikan kesejahteraan dan kesetaraan ekonomi kepada masyarakat.

Kusdiantoro mengatakan, sesuai tema Dubai Expo 2020 "Connecting Minds, Creating the Future" dan ASEAN Day's Ocean Sustainability, Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan Ekonomi Biru, bergandengan tangan dengan Seychelles di 8 proyek percontohan tersebut.

"Kami senang negara-negara anggota ASEAN baik pemerintah, sektor swasta, bisnis, akademisi untuk bergabung dengan kami untuk memobilisasi peluang kolaborasi dan investasi untuk mewujudkan pengelolaan laut yang berkelanjutan dan pembangunan ekonomi di bawah program Ekonomi Biru," tutupnya. ***