Digitalisasi PHR dan Tempat Rekreasi Kekuatan Penerimaan Pajak Daerah di Bali

Bangli, Balinesia.id - Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari mengungkapkan digitalisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dan Retribusi Tempat Rekreasi menopang kekuatan penerimaan pajak daerah.

Diah Utari menyampaikan itu saat High Level Meeting (HLM) Kabupaten Bangli pada 20 Juli 2023.

"Digitalisasi ini mencakup penerimaan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dan Retribusi Tempat Rekreasi," tutur Diah Utari.

• Pebalap Herjun dan Adenanta Siap Harumkan Indonesia di Suzuka Endurance 4-Hours Jepang
• Daya Tarik Desa Sejahtera Astra Wisata Negeri Hila di Pulau Ambon, Maluku
• Polemik Pengelolaan Menara Telekomunikasi Bersama di Bali, KPPU: Sudah Masuk Penegakan Hukum

Ditegaskan Diah Utari, dua komponen tersebut merupakan salah satu kekuatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada kesempatan itu, Diah Utari menjelaskan terkait digitalisasi daerah, TP2DD Bangli dapat menyusun satu program unggulan digitalisasi di tempat wisata untuk menjadi program Championship TP2DD 2023.

Bank Indonesia mengapresiasi perkembangan kanal pajak dan retribusi Bangli yang mencapai >90%. Sementara, belanja daerah Kabupaten Bangli telah 100% terelektronifikasi.

• Video Klip “Anthology 50th Anniversary” God Bless Pilih 2 Venue Wisata di Bali
• Kinerja Keuangan yang Solid, HUMI Siap Akselerasi Pertumbuhan Bisnis
• HUMI Siap Memperkuat Posisi sebagai Pemain Utama dalam Industri Distribusi dan Infrastruktur Energi

HLM Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Bangli dipimpin oleh Bupati Bangli.

Sinergi ini dilaksanakan pada High Level Meeting (HLM) Kabupaten Bangli pada 20 Juli 2023. HLM Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Bangli dipimpin oleh Bupati Bangli.

Turut hadir, Kepala BPS Bangli, Kepala BPD Bangli dan perwakilan Bulog Kanwil Bali.

Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah persiapan menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan dan evaluasi percepatan digitalisasi transaksi Pemda.

Ditambahkan Diah Utari menyampaikan bahwa HLM menjadi salah satu bentuk sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Bali yang terus bergulir dan semakin kuat.

Sinergi ini bertujuan untuk memastikan inflasi Bali on track pada rentang target sasaran inflasi 3 ± 1%. Utari juga menyampaikan perlu adanya perumda pangan di Bangli.

Perumda pangan diharapkan mampu menjadi offtaker dari produk hasil petani dan sebagai
distributor untuk pasar. Saat ini telah terbentuk Paiketan Perumda Pangan se-Bali yang tujuannya berkolaborasi untuk pengendalian inflasi pangan.

Lebih lanjut, badan seperti usaha seperti koperasi yang saat ini bergerak dalam pengadaan pangan di Bangli dapat bergabung dengan Paiketan.

Hal ini untuk memperkuat ketersediaan dan kelancaran distribusi komoditas strategis.

Utari menyebut agar Pemda Bangli mewaspadai peningkatan harga menjelang Hari Galungan dan Kuningan dan potensi El Nino, meskipun diperkirakan relatif lemah.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan penyaluran beras SPHP,
melanjutkan operasi pasar dan bazar pangan murah secara regular, fasilitasi bantuan untuk embung dan menjaga kelancaran saluran irigasi untuk menjamin produksi pertanian.

Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, menyampaikan bahwa inflasi menjadi indikator penentu keberhasilan pembangunan ekonomi.

Sedana Arta menyampaikan laju inflasi yang tinggi berpotensi meningkatkan dampak kemiskinan. Oleh karenanya, kolaborasi dan sinergi perlu dilakukan untuk mengantisipasi harga kenaikan harga.

Sedana Arta juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas asistensi penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang intens.

Kabupaten Bangli telah melaksanakan kegiatan pengendalian inflasi, seperti melaksanakan
monitoring perkembangan harga di tingkat produsen dan konsumen, monitoring kelancaran distribusi barang di distributor, melaksanakan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), pelaksanaan operasi pasar sejumlah 10 ton beras dan 1920 liter minyak goreng.