Bupati Nengah Tamba Perluas Digitalisasi Semua Sektor Ekonomi di Jembrana

Jembrana, Balinesia.id - Bupati Jembrana I Nengah Tamba menegaskan komitmennya untuk melakukan perluasan digitalisasi untuk semua sektor ekonomi, termasuk layanan pajak dan retribusi daerah.

Dalam kerangka itu, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menyiapkan rencana aksi perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sejalan dengan mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Jembrana, yakni mewujudkan masyarakat Jembrana Bahagia berlandaskan Tri Hita Karana.

"Saat ini belanja pemerintah daerah Kabupaten Jembrana sudah dilaksanakan 100% secara non tunai," tegas Nengah Tamba saat High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TP2DD) pada Senin, 24 Januari 2022. 
 

• Dapat Respons Positif, TP PKK Bali Fokus Garap Pasar Rakyat di Seluruh Bali
• Riset LD FEB UI: Ekosistem Gojek Diperkirakan Berkontribusi Rp9,5 Triliun kepada PDRB Bali
• Tingkat Efisiensi dan Efektifitas BUMN Pertamina Justru Menurunkan Laba Bersih

Berdasarkan peta jalan (road map) yang telah disusun, perluasan pembayaran non tunai pajak daerah dan retribusi daerah dengan sistem terintegrasi ditargetkan selesai pada 2023.

Dengan berbagai rencana itu, maka Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho menyampaikan Jembaran berpeluang meraih championship Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) pada tahun 2022 menyusul upaya elektronifikasi transaksi khususnya peningkatan kanal non tunai dan QRIS berhasil meningkatkan skor Indeks ETPD menjadi 93,82%.

HLM dihadiri Kepala dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Bupati Jembrana, Sekretaris Daerah Kab. Jembrana, Direktur Operasional BPD Bali, serta seluruh anggota TP2DD Kabupaten Jembrana.

UIII Promosikan Islam Moderat yang Toleran dan Damai

• Belasan Siswa Smansa Denpasar Terpapar Covid-19, Disdikpora Bali Dukung PJJ
• OJK Larang Lembaga Jasa Keuangan Fasilitasi Kripto, Masyarakat Diingatkan Risiko Investasi Aset Digital

Trisno Nugroho memaparkan digitalisasi, selain sejalan dengan protokol kesehatan di masa pandemi, juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.

"Selain itu, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan kualitas layanan publik," tuturnya.

Upaya elektronifikasi transaksi pemerintah Kabupaten Jembrana, khususnya peningkatan kanal non tunai dan QRIS yang dilakukan Pemda Kabupaten Jembrana telah berhasil meningkatkan skor Indeks ETPD menjadi 93,82% pada triwulan II 2021, naik dari triwulan sebelumnya sebesar 87,32%.

Di samping itu, Kabupaten Jembrana juga menduduki peringkat ke-1 pada triwulan II 2021 dari sebelumnya peringkat 9 pada triwulan I 2021 di tingkat pemerintah kabupaten se-Indonesia.

Berdasarkan hasil asesmen triwulan II 2021, seluruh jenis pajak dan retribusi di Kabupaten Jembrana telah terimplementasikan kanal pembayaran non tunai, namun pada realisasinya pembayaran didominasi oleh kanal pembayaran semi digital dan tunai.

Dalam rangka penguatan ETPD Kabupaten Jembrana menuju championship Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), Trisno Nugroho menyebut penguatan pada lima kunci championship P2DD, yaitu aspek komitmen, regulasi, infrastruktur, edukasi, dan layanan masyarakat.

"Saat ini, digital competitiveness Index Bali berada di posisi 4 se-Indonesia. Hal ini tentu menjadi peluang bagi Kabupaten Jembrana untuk meraih championsip P2DD," tandas Trisno Nugroho. (roh) ***