Belasan Desa di Denpasar Anggarkan Program Penanggulangan HIV AIDS

Denpasar, Balinesia.id  - Belasan desa di Kota Denpasar Bali mengalokasikan anggaran untuk pencegahan penyebaran HIV AIDS di wilayahnya.

"Kita mulai dari Kota Denpasar, ada 27 desa dan 17 diantaranya sudah memiliki kepedulian melalui program, bahkan sudah membuat plot anggaran," kata Koordinator Program Advokasi FPA Bali sekaligus Ketua Komunitas Jurnalis Peduli AIDS (KJPA), Rofqi Hasan.

Dia menyatakan itu Forum Peduli AIDS (FPA) Bali menggelar Diskusi Terfokus Bersama Jurnalis Terkait dengan Advokasi Penanggulangan AIDS di Desa Kota Denpasar Tahun 2023 bertempat di Kubu Kopi Denpasar, Sabtu 2 Desember 2023.

• Pertamuda Loloskan 30 Ide Bisnis Energi Baru dari 21 Kampus
• Jokowi Promosikan Pancasila dalam Kuliah Umum di Washington DC
• Catat! Ini Rute Transportasi Umum dan Tarif ke GBK untuk Nonton Konser Coldplay

Lebih lanjut, kata Rofiqi Hasan, tujuan yang ingin dicapai Triple Zero 2030, yaitu tidak boleh ada stigma kepada ODHIV, tidak ada penularan baru, dan tidak ada kematian karena HIV/AIDS.

Dua desa di Kota Denpasar sudah sepakat bekerja sama dengan komunitas, salah satunya yaitu Desa Dauh Puri Kelod.

"Ini akan kita jadikan percontohan,” tandas Rofiqi Hasan sembari menambahkan, kerja-kerja dari advokasi oleh tim advokator komunitas didukung oleh para jurnalis.

• Inilah Tips Menerapkan Metode Self Improvement untuk Pemula
• 5 Makanan dan Minuman yang Bisa Redakan Kecemasan
• Bukan Hitung Domba, Ahli Justru Sarankan 10 Tips Berikut Jika Anda Susah Tidur

Dikatakan, Aliansi dengan jurnalis berkontribusi memperkuat mempublikasikan isu-isu kebutuhan komunitas dalam P2AIDS pada jajaran pengambil kebijakan di tingkat desa dan instansi terkait.

Sebagai upaya memperkuat dukungan dan komitmen desa terkait dengan penerimaan isu-isu kebutuhan komunitas yang disepakati dalam pertemuan stakeholder November lalu, dilaksanakan kegiatan Diskusi Terfokus dengan jurnalis.

Pada kesempatan sama, Perwakilan Komunitas ODHIV, Ika menyatakan terbuka bila pihak desa mau mengajak komunitas untuk ikut dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi yang diadakan oleh pihak desa. Namun, kembali soal stigma masih menjadi kekhawatiran.

Komunitas ODHIV menapresiasi adanya pembentukan kader di desa, tapi anggotanya itu masih dari kalangan masyarakat umum.

"Kalau bisa kami (komunitas) bisa diajak bergabung di dalamnya sehingga bisa lebih mudah memberikan pendampingan kepada teman-teman ODHIV, termasuk lebih gampang mengetahui apa saja keinginan atau informasi yang dibutuhkan oleh ODHIV,” imbuhnya.

Selama ini, kegiatan sosialisasi atau edukasi yang dijalankan pihak desa cenderung menyasar kalangan anak muda di Banjar atau Sekaa Teruna Teruni (STT) dan PKK.  Padahal, di tiap Banjar kerap ada kegiatan sangkep (pertemuan) yang juga dipandang efektif untuk menyelipkan sosialisasi.

FPA Bali melalui program Mendorong Anggaran berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) di Kota Denpasar, telah melakukan serangkaian kegiatan untuk mencapai pemahaman bersama dalam proses penganggaran dan pengakuan keberadaan peran komunitas pada kegiatan penanggulangan AIDS dan adanya kesesuaian kebutuhan komunitas terkait dengan pelayanan kesehatan.

Pada kesempatan itu, Kader Desa Peduli AIDS dari Desa Dauh Puri Kelod, Nyoman Mardika dan Eka Santika menyambut baik kerja sama atau sinergi antara kader dan komunitas.

Kata Nyoman Mardika, terpenting adanya data yang valid. Namun sebelumnya, pihaknya menginginkan ada pelatihan tentang teknik komunikasi dengan ODHIV agar tidak terjadi ketersinggungan atau masalah baru.

Desa Dauh Puri Kelod sudah siap menerima tentang bagaimana penanganan terhadap ODHIV. Kami tetap melakukan pendampingan, dan juga merancang program-program strategis.

Sejauh ini program yang dijalankan masih sebatas sosialisasi, edukasi, preventif dan preemtif terkait penanggulangan HIV/AIDS kepada warga.

Diakuinya, selama ini masih menganggap nol kasus karena adanya kerahasiaan data ODHIV. 
Bilamana nantinya ada data yang masuk ke kader maka pihaknya akan membutuhkan pendampingan untuk melakukan pendekatan kepada ODHIV.

Pada prinsipnya, desa siap sosialisasi dan penanganan terhadap ODHIV, termasuk jika ada regulasi yang membenarkan untuk pendanaan atau pemberian bantuan kepada mereka.