Bawaslu Gandeng MDA Awasi Pesta Demokrasi

Denpasar, Balinesia.id - Hajatan demokrasi di Provinsi Bali punya sisi unik dibandingkan daerah lain di Indonesia. Sebab, desa adat selalu dilibatkan dalam penyelenggaraannya, baik Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif (Pileg) hingga Pemilihan Presiden (Pilpres).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali bakal mempererat lagi sinergi dengan desat adat. Bawaslu berinisiatif menggandeng Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali untuk ikut bersama-sama menyukseskan dan berkontribusi dalam setiap hajatan demokrasi.

       Baca Juga:

• https://balinesia.id/read/percepat-vaksinasi-massal-vaksinasi-gotong-royong-berbayar-ditiadakan
• https://balinesia.id/read/pjj-berkepanjangan-karakter-generasi-bangsa-terdegradasi
• https://balinesia.id/read/percepat-vaksinasi-massal-vaksinasi-gotong-royong-berbayar-ditiadakan

"Caranya, dengan pengawasan secara partisipatif. Pengawasan tersebut dirancang dengan nama Gerakan Masyarakat Adat Terkoordinasi Awasi Pemilu dan Jaga Pilkada atau disingkat Gema Siwa Puja," kata Ketua Bawaslu Bali, Ketut Aryani dalam audiensi secara virtual dengan Prajuru MDA Bali, Senin 9 Agustus 2021.

Aryani menyangkan selama ini peranan desa adat selalu dikaitkan dengan dukungan kepada salah satu calon. Bahkan, cenderung muncul terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam setiap pilkada.

Padahal, esensi dari sebuah demokrasi adalah penentuan kebebasan menyalurkan hak pilih tanpa ada tekanan ataupun intimidasi bahkan kekerasan.

"Kami berharap kerjasama ini jika di sepakati, akan menjadi pijakan kita bersama. Dalam kerjasama ini, kami hanya fokus bagaimana gerakan pendidikan politik kepada krama adat dapat secara massif kami lakukan tanpa mengganggu eksistensi dari desa adat itu sendiri," lanjut dia.

Gema Siwa Puja, menurut Ariyani, akan menjadi motor gerakan kolaboratif antara Bawaslu Bali dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Majelis Madya Desa Adat Kabupaten/Kota, dan Majelis Alit Desa Adat Kecamatan se-Bali.

Patajuh Bendesa Agung, Made Wena mengapresiasi inisiatif tersebut. Menurutnya, dari segi kepentingan, apa yang disampaikan oleh Bawaslu Bali sama-sama saling menguntungkan.

Pertama, secara terorganisir Bawaslu Bali bisa melakukan sosialisasi pengawasan dan mendorong peran aktif krama adat dalam melakukan pengawasan. Kedua, bagi MDA Provinsi Bali bisa memberikan  pendidikan politik seperti ini memang harus terus dilakukan agar krama adat paham dan mengerti akan hak dan kewajibannya dalam menjalankan dharma negara. iga